logo

Penyuluhan Hukum Tahun 2011

Written by jember on . Posted in Artikel, Penyuluhan Hukum

Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum pada masyarakat maupun Aparatur Pemerintah sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan demi tegaknya supremasi hukum ;
1. Dasar Penyuluhan Hukum
    a. Pasal 95 Bab X Bagian Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  yang menyatakan bahwa : “Naskah Peraturan Perundang-undangan yang                disebarluaskan harus merupakan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,  Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah” ;
   b. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Jember, dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c menyebutkan bahwa : “Penyelenggaraan  penyuluhan hukum kepada Perangkat Kabupaten, Perangkat Desa dan masyarakat” .
2. Tujuan dari penyuluhan hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih               memahami dan mentaati produk hukum yang telah ditetapkan sehingga setiap anggota masyarakat  menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai Warga Negara serta untuk mewujudkan budaya  hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar dan taat terhadap hukum, serta dapat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain
3. Sasaran Penyuluhan Hukum adalah seluruh lapisan masyarakat maupun Aparatur Perangkat Desa /Kelurahan ;
4. Pada tahun 2011 kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian sebagai berikut :
    a. 1 (satu) kali di aula PB. Soedirman dengan materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Narasumbernya adalah  dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, dengan menghadirkan peserta  sebanyak 300 (tiga ratus) orang terdiri  dari Dinas, Badan, Rumah Sakit Daerah,  Sekretariat Dewan, Kantor, Kecamatan Kelurahan / Desa se-Kabupaten Jember ;
    b. 1 (satu) kali di Aula Pendopo Kabupaten Jember dengan materi “Kewenangan Kejaksaan dibidang               Perdata dan Tata Usaha Negara “ dan “ Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi                   Seorang Pajabat”. Sedangkan narasumber dari Kejaksaan yaitu W.Lingitubun (Kepala Kejaksaan Negeri         Jember) maupun  dari Universitas Airlangga yaitu  Prof. Dr. Philipus M. Hadjon (Guru Besar Emeritus             Universitas Airlangga), dengan peserta sebanyak 300 (tiga ratus) orang terdiri dari Dinas, Badan,                 Rumah Sakit Daerah, Sekretariat Dewan, Kantor,  Kecamatan, Kelurahan / Desa se-Kabupaten  Jember;
    c. 8 (delapan) kali yang dilaksanakan di Kecamatan se – Kabupaten Jember meliputi Kecamatan Jombang,         Kecamatan Kencong, Kecamatan Gumukmas, Kecamatan Puger, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Wuluhan, Kecamatan Tempurejo, dan Kecamatan Mumbulsari.
5. Materi  Penyuluhan Hukum Tahun 2011 adalah :
    – Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem ;
    – Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; dan
    – Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005  tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum.
6. Peserta Penyuluhan Hukum di tingkat kecamatan sebanyak 75 ( tujuh puluh lima )  orang  peserta terdiri    dari unsur Kasi Pemerintahan,  Kepala Desa / Sekdes / BPD,  Tim Penggerak PKK Kecamatan / Desa,            Tokoh Masyarakat,  Anggota Kelompok  Kadarkum, Karang  Taruna ,Tokoh Pemuda, LPM, dan  Tokoh        Agama.
SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.